Skip to content

Resume Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 Terkait Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit

Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditandatangani Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2022 yang lalu memberikan kepastian terhadap pelaksanaan perizinan berusaha bidang pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dalam rangka menjaga mutu pelayanan kesehatan.

Berkenaan dengan kebijakan akreditasi rumah sakit dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menetapkan target indikator persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 100%. Dengan adanya kebijakan penundaan survei akreditasi dapat berpengaruh terhadap capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Tertulis dalam Surat Edaran tersebut bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, serta seiring dengan kemajuan pengendalian COVID-19 dan meningkatnya capaian vaksinasi COVID-19, dilakukan evaluasi terhadap Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hasil evaluasi bahwa dalam upaya pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah akan menyelenggarakan perizinan berusaha bidang pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, yang pelaksanaannya saat ini tertunda, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Dan berikut resume terkait akreditasi rumah sakit dalam Surat Edaran tersebut,

  1. Rumah sakit harus segera memproses perizinan berusaha.
  2. Rumah sakit pendidikan yang penetapannya dinyatakan masih tetap berlaku atau dinyatakan telah memiliki penetapan sebagai rumah sakit Pendidikan harus segera memproses perizinan berusaha.
  3. Kegiatan persiapan dan survei akreditasi untuk fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara daring (online) dan/atau luring.
  4. Rumah sakit harus segera melakukan persiapan dan survei akreditasi.
  5. Izin penyelenggaraan/operasional dan pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional rumah sakit serta penetapan rumah sakit pendidikan dan pernyataan komitmen pemenuhan standar rumah sakit pendidikan, masih tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran tersebut ditetapkan.
  6. Sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit masih tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Surat Edaran tersebut ditetapkan.
  7. Pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional rumah sakit masih tetap dapat digunakan sebagai:
    • persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan usaha, atau lembaga lain; dan/atau
    • persyaratan untuk perpanjangan atau perubahan izin usaha.
  8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/455/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk dapat membaca Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 secara lengkap, dapat diunduh disini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.