Skip to content

AKREDITASI RUMAH SAKIT

Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARS) adalah salah satu lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit di Indonesia yang sah dan legal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/6604/2021 tentang Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit.

Dan berikut di bawah ini adalah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan perlu diketahui oleh pihak rumah sakit yang berkehendak dilakukan survey akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARS).

  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
  • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6604/2021 tentang Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit
  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1119/2022 tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit
  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

Sehubungan dengan kegiatan akreditasi rumah sakit yang akan dilaksanakan oleh Lembaga akreditasi, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang diharapkan menjadi persyaratan pengajuan permohonan survey akreditasi rumah sakit. Adapun persyaratan pengajuan survey akreditasi adalah sebagai berikut:

  1. Rumah sakit memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan;
  2. Kepala atau direktur rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan;
  3. Rumah sakit memiliki Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC) yang masih berlaku;
  4. Rumah sakit memiliki Izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang masih berlaku;
  5. Rumah sakit memiliki izin pengelolaan limbah padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang masih berlaku atau kerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin sebagai pengolah dan/atau izin sebagai transporter limbah B3 yang masih berlaku;
  6. Seluruh tenaga medis di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan (pemberi asuhan) memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku atau surat tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan minimal 60% dari standar yang ditetapkan dan diinputkan pada aplikasi ASPAK;
  8. Rumah sakit bersedia melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

*Sumber: Surat Direktur Mutu dan Akreditasi Layanan Kesehatan Nomor YM.02.02/VI.2/147/2022

Sistem Akreditasi Rumah Sakit akan menggunakan sistem blended antara luring dan daring.

Standar Akreditasi Rumah Sakit yang digunakan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit yang dapat diunduh disini.

Pedoman panduan akreditasi rumah sakit yang digunakan mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit yang dapat diunduh disini.

Tarif survei akreditasi rumah sakit yang dikenakan kepada rumah sakit mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1119/2022 tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit yang dapat diunduh disini.

Hal-hal yang sering ditanyakan terkait kegiatan akreditasi rumah sakit dapat dibaca disini.